Provinsi Bangka Belitung
Jejakberita86.com – Pangkalpinang – Gejolak sosial tengah menghantui Bangka Belitung. Penambang rakyat di provinsi penghasil timah terbesar Indonesia itu menyatakan siap menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur. Aksi yang disebut sebagai “demo damai se-Babel” dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 10 September 2025.
Informasi yang dihimpun di lapangan menyebutkan, gerakan ini lahir dari kekecewaan penambang terhadap kondisi ekonomi yang semakin terpuruk. Bagi masyarakat Babel, timah bukan sekadar komoditas, melainkan nadi yang menggerakkan roda kehidupan. Ketika harga timah jatuh dan akses penambangan rakyat dibatasi, efek domino langsung menghantam dapur rumah tangga.
Seorang koordinator aksi menegaskan, demonstrasi kali ini membawa tiga tuntutan utama yang mereka sebut sebagai Tritura Tambang Rakyat. Pertama, pemerintah diminta mengoptimalkan izin usaha pertambangan (IUP) milik BUMN maupun swasta melalui skema kemitraan dengan penambang rakyat. Mereka menilai, tanpa pola kemitraan, tambang rakyat hanya akan menjadi penonton di tanah sendiri.
Kedua, stabilitas harga timah. Penurunan harga yang tajam dalam beberapa bulan terakhir membuat hasil tambang sulit dipasarkan. “Sekarang timah susah dijual. Padahal dari sektor ini ekonomi Babel bertahan hidup,” kata seorang penambang kepada media ini.
Tuntutan ketiga adalah pemulihan kembali aktivitas tambang rakyat, disertai jaminan perlindungan hukum. Para penambang mengaku kerap menjadi sasaran penindakan aparat, sementara pemerintah belum memberi jalan keluar yang jelas terkait legalitas operasi tambang rakyat.
Sumber lain menekankan bahwa gerakan ini murni untuk menyelamatkan perekonomian daerah. “Kalau kondisi ini dibiarkan berlarut, bagaimana masyarakat bisa bertahan? Selama ini ekonomi Babel berdiri di atas timah, bukan yang lain,” ujarnya.
Krisis yang melanda Babel menunjukkan kerentanan daerah yang terlalu menggantungkan diri pada satu komoditas. Saat harga timah goyah, pendapatan warga pun runtuh. Di titik inilah, penambang menilai pemerintah tidak boleh tinggal diam.
“Jangan sampai aspirasi kami hanya jadi catatan pinggir. Yang dipertaruhkan bukan hanya mata pencaharian ribuan keluarga, tapi juga keberlangsungan ekonomi Babel secara keseluruhan,” tegas seorang penambang senior.
Hingga berita ini diterbitkan, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani belum menanggapi rencana aksi tersebut.
Jejakberota.86.com (Fuad)
