Rakor Kinerja APBD Digelar, Pemkot Pangkalpinang Tekankan Optimalisasi Pendapatan

Nasional13 Dilihat
banner 468x60

 

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

banner 336x280

JEJAK BERITA.86.COM.

PANGKALPINANG – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pangkalpinang kembali melaksanakan rapat koordinasi (rakor) rutin guna mengevaluasi capaian kinerja fisik dan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kegiatan tersebut digelar di Aula Bappeda, Rabu (15/04/2026).

 

Rakor ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Pangkalpinang, Prof. H. Saparudin, bersama Wakil Wali Kota Desy Ayutrisna dan Sekretaris Daerah Mie Go. Turut hadir pula seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, hingga lurah di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.

 

Dalam arahannya, Wali Kota Saparudin menjelaskan bahwa evaluasi kali ini mencakup kinerja hingga bulan April, termasuk penyesuaian capaian pada triwulan pertama. Ia mengungkapkan adanya sejumlah hambatan yang memengaruhi realisasi, seperti hari libur, bulan Ramadan, serta belum optimalnya kelengkapan administrasi pelaporan.

 

Ia juga menyoroti masih adanya OPD yang belum memenuhi target realisasi fisik maupun keuangan. Oleh karena itu, melalui Badan Keuangan Daerah, setiap proses pengajuan pencairan atau penagihan diminta dilengkapi dengan dokumen pendukung yang valid.

Menurutnya, hal tersebut penting untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan maksimal tanpa hambatan administratif.

 

Di sisi lain, pemerintah kota menegaskan tidak akan melakukan penyesuaian atau kenaikan tarif dasar di tengah kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Sebaliknya, masyarakat didorong untuk lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

 

“Fokus kita adalah optimalisasi penerimaan, bukan menambah beban masyarakat,” tegasnya.

Menutup arahannya, ia mengajak seluruh OPD untuk terus melakukan pembenahan, terutama dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

 

Transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan juga dinilai penting untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

“Pelayanan harus terbuka dan inklusif, serta masyarakat perlu dilibatkan dalam pembangunan,” pungkasnya.

JEJAK BERITA.86.COM.(FUAD)

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *